REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi menyatakan dukungannya pada wacana pelegalan balapan liar di Jakarta asalkan memiliki pengaturan yang jelas. Tanpa pengaturan, wacana itu hanya menimbulkan masalah baru.
Sanusi mengatakan Polda Metro Jaya perlu menentukan lokasi mana yang bisa dijadikan ajang balapan. Menurutnya, Jakarta sudah macet parah. Sehingga diperlukan pengaturan yang jelas soal penempatan lokasi balapan.
"Kita apresiasi saja kalau Polda memfasilitasi (balapan), pertanyaannya di mana tempatnya, jalan di Jakarta itu sudah macet, sudah sumpek. Perbandingan jalan sama jumlah kendaraan cuma satu persen, mau dipakai di jalan mana lagi," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (18/1).
Selain itu, Sanusi menjelaskan pelegalan balapan liar juga harus mempertimbangkan aspek hukumnya. Ia meyakini, Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang memiliki kewenangan menjadi penyelenggara balapan. Di sisi lain, ia optimistis balapan tersebut bisa dijadikan nilai lebih pariwisata Jakarta.
"Kalau mau dibikin sirkuit silakan, enggak apa-apa, tinggal dibikin format hukumnya. Itu kan biasanya penyelenggaranya IMI, IMI harus masukin dalan daftar. Misalnya dark race masuk dalam daftar balapan di IMI. Boleh juga malah bisa jadi daya tarik pariwisata," katanya.
Sementara itu, ia merasa belum tentu aspek keselamatan bisa diperoleh jika balapan diadakan pada malam hari. Jikalau balapan diadakan pada siang hari pun, menurutnya sulit mencari ruas jalan sebagai lokasi balapan. Sehingga ia berharap wacana pelegalan balapan liar sejalan dengan rencana pembuatan sirkuit balapan.
"Dibikin tempat khusus, sirkuit misalnya. Kalau misalnya enggak dibikin tempat khusus, balapan liar mau dibikin jam 12 malam kan jalan sepi, nanti risiko orang mati enggak? Pertimbangkan itu," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika