Senin 18 Jan 2016 10:11 WIB

2.000 Personil Gabungan TNI-Polri Buru Santoso

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Andi Nur Aminah
Personel Brimob berpatroli memburu teroris di Desa Tangkura, Poso Selatan, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/3).
Foto: Antara
Personel Brimob berpatroli memburu teroris di Desa Tangkura, Poso Selatan, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/3).

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR --  TNI dan Polri terus meningkatkan pengamanan pascabaku tembak antara tim gabungan TNI-Polri dengan kelompok teroris Santoso di Pegunungan Tinobe, Desa Taunca, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah‎. Dalam Operasi Tinombala ini, 2.000 personil gabungan telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.

2.000 anggota gabungan ini difokuskan untuk memburu oknum teroris di Poso yang dipimpin Santoso. Operasi Tinombala sebagai ganti Operasi Camar Maleo IV ini pun dikendalikan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng).

"TNI di sini hanya menyiapkan pasukan, dan melakukan imbangan operasional teritorial di wilayah tersebut. Dan ada tidak adanya operasi, Kodam VII tetap melaksanakan operasi teritorial menghadapi gangguan teror," jelas Pangdam VII Wirabuana Mayjen Agus Suryabakti, Senin (18/1).

Jumlah anggota gabungan yang cukup banyak di Poso, Agus mengatakan, dipastikan tidak akan mengganggu stabilitas keamanan di semua Provinsi Se-Sulawesi. Pasalnya pihak TNI dan Polri telah memetakan setiap daerah sehingga semua daerah akan mendapatkan pengamanan sesuai kondisi daerah tersebut.

"Semua tergantung permintaan kepolisian, kita hanya mengimbangi, termasuk banyaknya personil di Poso," ujar Agus. 

Dia menambahkan, untuk urusan kejar-kejaran di hutan mudah-mudahan bisa segera selesai dan oknum teroris ini bisa tersadarkan. Terlebih orang-orang yang dikejar telah masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.

‎Sementara, terkait pascapenembakan anggota teroris di Poso, pihak Kodam terus membantu melakukan pengejaran. Karena mereka adalah kelompok bersenjata yang mengganggu kedamaian warga. 

‎Para teroris ini pun tidak boleh dibiarkan karena pihak TNI-Polri wajib melindungi masyarakat. Maka Kodam VII Wirabuana tetap melakukan operasi, supaya masyarakat aman dari segala bentuk ancaman yang dilakukan terorisme.

‎Dalam menangkap aksi teroris di wilayah Sulawesi, dia mengatakan, tidak hanya dilakukan dengan operasi militer. Pihak Kodam VII/Wirabuana pun menggelar rapat pimpinan jajaran TNI se-Sulawesi, lima kepolisian daerah dan enam Gubernur Se-Sulawesi.

Para Gubernur, baik dari Sulawesi Barat, Selatan, Tenggara, Tengah, Utara dan Gorontalo dalam rapat tersebut menginginkan, TNI bisa berperan aktif di tiap provinsi dan ikut berpartisipasi, tidak hanya dalam sisi pengamanan, tapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Anwar Adnan Saleh meminta pihak TNI agar bisa membantu meningkatkan komoditas eksport di Sulbar. "Salah satu yang sudah dilakukan adalah pembangunan jalan yang merupakan sinergisitas antara Pemprov dan TNI. Kami harap banyak kerjasama seperti ini yang mampu dilakukan," ujar Andan.

 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement