REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS tidak akan mengubah haluan partai yang dulu bergelar partai dakwah ini ke pemerintah. Ketua DPP PKS Abu Bakar Al Habsyi, ditemui di arena rakornas, memastikan tidak ada keputusan untuk bergabung ke pemerintah.
"Buat PKS, kalau dikasih menteri juga kita tidak akan mau," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (13/1). Dan, saat ini juga belum ada jatah menteri yang ditawarkan ke PKS. Rakornas ini, terang dia, bukan membahas arah partai ke pemerintah, melainkan membahas program-program yang sudah dan akan dijalankan.
Terkait munculnya kabar partai koalisi lain yang dulu di KMP memutuskan mulai beralih ke pemerintah, Al Habsyi menanggapi enteng. "Silakan aja. No problem itu hak politik, gak ada masalah. Kita tidak bisa paksakan. Pada dasarnya nanti kebersamaan itu juga yang akan memutuskan," katanya. (Aher Yakin Konflik Fahri tak Buat PKS Pecah).
Rakornas PKS digelar selama dua hari, Selasa hingga Rabu (12-13 Januari 2016), di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Santernya isu PKS beralih haluan ke pemerintah terkait kunjungan pimpinan PKS beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia, kunjungan pimpinan PKS ke Istana Presiden itu hanya memberikan masukan, sebagai check and balances bagi pemerintah. Dalam pertemuan itu, pimpinan PKS memberikan masukan-masukan ke Presiden.
"Bagi PKS, di luar pemerintahan lebih baik," ujarnya. Al Habsyi menegaskan, walaupun hanya tinggal dua partai yang beroposisi dengan pemerintah, PKS dan Gerindra, misalnya, ia yakin posisi ini akan semakin memperkuat. "Ingat ini politik, bisa berputar kencang, semua masih meraba-raba," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
