Senin 11 Jan 2016 21:37 WIB

Kontras Kritik Jokowi yang Banggakan Hukuman Mati

 Koordinator Kontras Haris Azhar meyatakan sikap saat menemui pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1).  (Antara/Rosa Panggabean)
Koordinator Kontras Haris Azhar meyatakan sikap saat menemui pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/1). (Antara/Rosa Panggabean)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo membanggakan dirinya yang tidak bisa diintervensi siapa pun dalam menjalankan pemerintahan. Dia mengaku berani mengeksekusi mati para terpidana narkoba di saat ada yang meragukannya.

Jokowi mengatakan itu di depan Ketua Umum PDIP dan pejabat yang hadir di dalam Rakernas PDIP di Jakarta, Ahad (10/1). Koordinator KontraS, Haris Azhar malah mempertanyakan statemen orang nomor satu di Indonesia itu yang mengklaim berani dengan menghukum mati orang lain.

 

"Menyebutkan disi sebagai pemberani kok untuk ambil nyawa orang,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/1).

Haris lantas menantang Jokowi untuk membuktikan keberaniannya dengan mengusut kasus-kasus yang melibatkan pendukungnya selama Pilpres 2014. Di antaranya, kasus BLBI, status darurat militer di Aceh hingga Talangsari.

"Kalau Jokowi terima tantangan ini, barulah pantas menyebut dirinya sebagai Presiden yang tidak bisa diintervensi dan pemberani,” ujar Haris.

 

Dia mengatakan, materi yang disampaikan Jokowi dalam Rakernas PDIP, justru banyak yang tidak nyambung. Awalnya, lanjut dia, Jokowj berbicara tentang keberanian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kemudian menyinggung indikatornya soal hukuman mati.

Haris pun merasa aneh dengan hal itu. “Sudah tidak ada yang bisa dijual, lalu kasus hukum mati yang dijual. Presentasi kemarin itu  sangat tidak logis,” katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement