Sabtu 09 Jan 2016 13:45 WIB

PAN: Publikasi Rapor Menteri Salah Momentum

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Ilham
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi memberikan keterangan pers menyambut tahun 2016 di Gedung Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (4/1).
Foto: Antara/Widodo S. Jusuf
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi memberikan keterangan pers menyambut tahun 2016 di Gedung Kemenpan dan RB, Jakarta, Senin (4/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bappilu Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menilai, langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Menurutnya, penilaian tersebut akan menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Menurut saya penilaian itu sesuatu yang harus dilakukan karena dalam rangka untuk menciptakan clean goverment dan good goverment," kata Viva di Cikini Jakarta, Sabtu (9/1). (PAN Janji tak akan Sakiti Partai Pendukung Pemerintah).

Viva memaparkan, seluruh program-program pemerintah seperti perencanaan, renstra, evaluasi, monitoring, target dan tujuan harus seluruhnya akuntabel. Bahkan, publik juga harus mengetahui agar busa mengawasi sudah sejauh mana program-program pemerintah tersebut dijalankan.

Hanya saja, pemaparan hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tersebut berbarengan dengan menyeruaknya isu reahufle kabinet. Sehingga, hasil penilaian tersebut dikait-kan dengan isu reshufle tersebut.

"Momentumnya kan rame di media tentang reshufle, sehingga dikaitkan ke arah sana. Padahal ini penting, terlepas dari ada dampak politik atau tidak. Karena, reformasi birokrasi ini harus dilakukan," kata Viva.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga. Diketahui ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk dalam kategori nilai paling rendah. ‎

Kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai rendah, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Kejaksaan Agung.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement