REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemangkasan terhadap BUMD yang berkinerja buruk. Saat ini, dari total 13 BUMD di Jabar, baru tiga di antaranya yang berkontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Menurut Anggota Komisi II DPRD Jabar, Yunandar, pihaknya berharap BUMD punya semangat baru untuk meningkatkan kinerjanya di 2016. Karena, tantangan di tahun ini sangat berat semua dihadapkan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"BUMD ini punya fungsi yang sangat strategis untuk mendukung laju perekonomian," ujar Yunandar kepada wartawan, Selasa (5/1).
Menurut Yunandar, berdasarkan data yang didapatkannya, hanya Bank bjb, PT Jasa Sarana dan PD Jawi yang telah menghasilkan laba dan ikut berkontribusi terhadap PAD. Sementara sisanya, masih berkinerja kurang baik. "Untuk BUMD migas hulu dan hilir masih bisa ditolelir karena masih baru berdiri," katanya.
Melihat kondisi tersebut, Yunandar meminta Pemprov untuk segera mengambil tindakan tegas. Jika dibiarkan, Ia khawatir BUMD yang tidak memberikan deviden malah akan menjadi beban. Kinerja BUMD, dapat dilihat dari laporan keuangan serta pertumbuhan aset. "Mereka (BUMD) bisa jadi benalu karena harus disubsidi setiap tahun," katanya.
Menurut Yunandar, deviden yang dihasilkan BUMD punya arti penting untuk mendukung pendanaan program pemerintah. Jika BUMD sulit berkembang, maka DPRD mengusulkan untuk melakukan merger atau dilikuidasi.
Yunandar mengatakan, untuk BUMD yang telah memberikan kontribusi nyata sebaiknya mendapat dukungan penuh agar bisa semakin maju. "Kami mendesak Pemprov mulai bersikap tegas pada sejumlah BUMD yang kinerjanya jauh dari baik," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Bandung, Hari Mulyono mengatakan kinerja BUMD bakal membaik jika berani melantai di bursa. Hal ini, bisa mencontoh bank bjb yang sudah IPO perdana sejak Juli 2010. "Kinerja akan lebih baik, terutama dari sisi transparansi," katanya.
Dengan melantai di bursa efek, kata dia, BUMD akan punya arah bisnis yang lebih leluasa dibandingkan sebelumnya. Namun, pihaknya mengakui bahwa bukan perkara mudah untuk bisa melakukan IPO. Dibutuhkan proses cukup panjang mulai dari pendokumentasian hingga izin dari pemerintah. "Yang menjadi kendala saat melantai adalah BUMD belum tentu sudah dikenal masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
