REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla pagi ini memanggil sejumlah menteri membahas restorasi lahan gambut pasca terjadi bencana kebakaran pada akhir tahun lalu.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Siti Nurbaya, JK meminta agar pembentukan badan restorasi gambut segera diselesaikan agar lembaga ini dapat efektif beroperasi secepatnya.
"Tadi petunjuk bapak Wapres untuk segera diselesaikan supaya bisa kita beroperasi," kata Siti usai rapat restorasi lahan gambut di kediaman Wakil Presiden, di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (7/1).
Saat ini, lanjut Siti, perpres terkait badan restorasi gambut pun sudah memasuki tahap penyelesaian. Dalam rapat ini, juga membahas tugas utama masing-masing dari tiap kementerian, yang meliputi perencanaan, pemetaan, serta pembagian zonasi, dan konstruksi untuk menyehatkan gambut.
"Jadi kita umpamakan gambutnya sedang tidak sehat, nanti konstruksi untuk menyehatkan gambut ini banyaknya pekerjaannya dari kementerian PU-PERA, jadi Kementerian PU-PERA nantinya di direktorat sumber daya air yang paling utama. Satu lagi sebetulnya menteri pertanian yang memiliki peran sangat kuat," jelas Siti.
Selain itu, lembaga ini nantinya juga akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terulangnya bencana kebakaran hutan. Pengembangan dan penelitian terkait gambut, tambah dia, juga akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi gambut saat ini.
Menurut Siti, badan restorasi gambut juga dapat membantu dalam pengembangan sistem pengelolaan lahan secara tepat. Sebab itu, anggota dari lembaga ini haruslah terdiri dari para ahli yang memahami tehnik serta pengelolaan lahan.
Lebih lanjut, restorasi lahan gambut akan menggunakan dana hibah dari luar negeri, seperti Norwegia, Amerika Serikat, serta Australia. Badan restorasi gambut ini nantinya akan berada di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.
"Kepalanya langsung bapak Presiden, kalo kementerian ini karena ini program sangat strategis makanya harus dikawal kementerian, karena kalau dilepas kan nanti kasihan," kata Siti.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan, badan restorasi gambut akan segera efektif pada Januari ini. Sedangkan, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, menyampaikan anggota badan restorasi gambut nantinya merupakan tokoh yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.
"Tapi yang paling penting karena ini bisa mengkoordinasi sejumlah daerah dan Kementerian/Lembaga, saya kira harus paham birokrasi, saya kira itu. Enggak sulitlah cari orang seperti itu," tambah dia.
Rapat restorasi lahan gambut ini dihadiri oleh sejumlah menteri, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan Siti Nurbaya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Ketua OJK Muliaman Hadad, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika