REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengkritisi rendahnya kontribusi pihak swasta di Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat dalam membangun pemberdayaan masyarakat.
"Ketika berkantor di Kelurahan Curug Mekar, berbagai persoalan ditemukan, mulai dari angkatan kerja, kesejahteran masyarakat, dan ternyata kontribusi swasta di wilayah tersebut sangat rendah. Padahal ada banyak perusahaan di wilayah itu," kata Bima saat berkantor di Kelurahan Curug Mekar, Kamis (7/1).
Ia mengatakan, saat mengkonfirmasi ke salah satu perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut. Pihak perusahaan mengaku memiliki program pengembangan UMKM bagi masyarakat. Ketika diperiksa tidak banyak produk UKM yang dihasilkan dan pembinaan untuk masyarakat tidak jalan.
"Ternyata persoalannya, terkendala perizinan. Upaya untuk mendirikan pusat pelatihan UMKM terkendala IMB," katanya.
Pemerintah Kota Bogor tengah menggalakkan pembangunan dengan melibatkan semua pihak termasuk peran swasta. Aparat di wilayah diminta untuk berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan di daerahnya, bersama-sama membangun daerah, bisa dalam persoalan lingkungan, kebersihan, pendidikan dan pembinaan masyarakat.
"Karena pemerintah memiliki keterbatasan, dalam hal anggaran. Peran swasta dibutuhkan untuk mendukung pembangunan," katanya.
Untuk ketigakalinya, Bima Arya berkantor di kelurahan setiap hari Kamis. Kali ini, ia berkantor di Kelurahan Curug Mekar. Mengawali kegiatannya dengan mengunjungi UPTD Puskesmas Semplak yang berdampingan dengan kantor lurah.
Kunjungan tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Semplak berjalan lancar, dan mendengar aspirasi warga tentang penyakit serta layanan kesehatan yang diperolehnya.
Ia juga meninjau salah satu pujasera yang dikelola oleh Koperasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Curug Mekar, dan super market Giant Yasmin, dan toko sembako yang dikelola bersama-sama oleh warga di Cijahe.
Ia juga memberikan arahan kepada para lurah beserta jajarannya, berdialog langsung dengan lembaga masyarakat untuk menyerap aspirasi warga.
Menurutnya, kegiatan berkantor di kelurahan selain lebih mendekatkan diri dengan warga juga memberikan motivasi kepada aparat aparatur di wilayah, untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah dengan implementasi di wilayah.
"Berkantor di kelurahan ini untuk mengecek bagaimana program pembangunan pemerintah berjalan dan pastikan aparat wilayah melakukan tugasnya secara maksimal," katanya.
Bima menambahkan, berkantor di wilayah juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta memantau pelayanan, efektivitas program yang dijalankan oleh aparat di kelurahan.
"Kita ingin memastikan pemerintah harus betul-betul hadir di masyarakat," kata Bima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika