REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno memanggil direksi PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), Kamis (7/1). Pertemuan terkait dengan polemik belum tercapainya kesepakatan harga listrik untuk pembangkit PLTP Kamojang 1, 2, dan 3 antara PGE anak usaha Pertamina, dengan PLN.

"Hari ini, semua tahu bahwa kedua perusahaan sedang polemik di koran soal harga listrik. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau ada apa-apa terkait kerja sama harus dibicarakan bersama, tidak harus di koran," kata Rini, di sela "Kick Off Meeting Sinergi BUMN Pengelolaan Rumah Sakit", di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/1).

(Baca: Gerindra Akui KMP Hampir Bubar)

Menurut Rini, pemanggilan direksi kedua perusahaan itu untuk menegaskan kembali bahwa diperlukan peningkatan sinergi BUMN, namun segala sesuatunya harus diselesaikan bersama. "Kita (BUMN) satu keluarga, jadi jangan ada lagi yang berpolemik di luar sana. BUMN itu harus betul-betul menjadi aset bangsa dan negara yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan menjadi agen pembangunan," tegas Rini.

Sebelumnya Pertamina dan PLN melakukan aksi saling tuding dengan mengeluarkan keterangan pers soal pasokan uap dan harga listrik PLTP Kamojang 1,2 dan 3 yang dikelola PLN. Humas Pertamina mengancam bahwa Pertamina akan menghentikan pasokan uap untuk PLTP tersebut, sementara Humas PLN menanggapinya dengan pernyataan bawa penawaran harga yang diajukan Pertamina terbilang mahal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika