REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik dan Hukum Luhut Binsar Panjaitan menegaskan komitmen Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi saat bertemu dengan komisioner KPK 2015-2019.
"Saya juga menyampaikan lagi presiden sangat 'commit' untuk mendukung tugas KPK ini lebih bagus ke depan," kata Luhut di gedung KPK Jakarta, Kamis (7/1).
Luhut adalah menteri pertama yang mendatangi KPK setelah lima komisioner baru Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode M Syarif dilantik pada 21 Desember 2015 lalu. Luhut juga berpesan agar tidak terjadi lagi kegaduhan antara KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
"Kami tidak mau melakukan pekerjaan itu pakai gaduh-gaduh, diam-diam tapi hasilnya jelas," ungkap Luhut.
Selain itu Luhut juga mengaku bertukar informasi mengenai sejumlah masalah korupsi. Namun ia mengaku tidak membicarakan suatu kasus secara spesifik. "Kita belum menyangkut pada spesifik kasus," kata Luhut.
Pimpinan KPK 2015-2019 sebelumnya juga melakukan kunjungan resmi ke sejumlah aparat penegak hukum dan lembaga tinggi negara lain. Pertama, pada 4 Januari 2015, kelima komisioner KPK menemui Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti beserta jajaran guna berkoordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Selanjutnya pada 5 Januari 2016, lima orang pimpinan KPK menemui Jaksa Agung H.M Prasetyo bersama dengan jajarannya untuk membicarakan mengenai kerja sama antara KPK dan kejaksaan.
Kemudian pada 6 Januari 2016, kelimanya menemui Plt. Ketua Komisi Yudisial Maradaman Harahap beserta jajaran terkait pertukaran informasi dan kerja sama mendorong peradilan yang bersih.
Dan pada hari yang sama lima komisioner KPK bertemu Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan delapan hakim konstitusi lainnya untuk bekerja sama dalam sosialisasi gerakan antikorupsi di tengah masyarakat.
Pimpinan KPK saat ini sedang menyusun road map pemberantasan korupsi sebagai panduan untuk pemberantasan korupsi empat tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
