REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam mengusut kasus korupsi, diperlukan kerja sama antara penegak hukum serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sayangnya, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, hingga saat ini, kerja sama itu belum berjalan secara optimal.
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane berharap para pimpinan BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) mau mengontrol kinerja anak buahnya, terutama di daerah. "Sehingga ada satu visi antara BPK, BPKP, dan Polri untuk memberantas korupsi," katanya Selasa (5/1). (Baca juga: ICW: Jangan Sampai Pembentukan URC Hanya untuk Bagi-Bagi Lapak).
Menurut dia, jika BPK dan BPKP bekerja lamban, tidak peduli, dan tidak mau mengeluarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), publik akan menduga-duga secara negatif. Bahkan, publik akan menuding para pejabat di lembaga itu tidak satu visi dalam pemberantasan korupsi atau malah berkolusi dengan pejabat yang korup.
Ia mencontohkan, dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya di Kabupaten Pakpak Bharat senilai Rp 5,6 miliar, BPKP Sumut tak kunjung memberikan hasil PKKN proyek itu. Akibatnya, kasus 2012 yang sudah ditangani Polres Pakpak Bharat sejak Januari 2015 ini tak kunjung bisa dilimpahkan ke kejaksaan.
Padahal, Polres sudah melakukan penggeledaan di Pemkab Pakpak Bharat, sudah ekspos, dan rapat koordinasi dengan BPKP Sumut, tapi PKKN tak kunjung dikeluarkan BPKP Sumut. "Untuk itu IPW mendesak agar BPK segera mengeluarkan PKKN kasus Pelindo II dan BPKP Sumut segera mengeluarkan PKKN dalam kasus dugaan korupsi di Pakpak Bharat agar bisa dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian dituntaskan di pengadilan Tipikor," kata dia.
Dengan demikian BPK dan BPKP ikut mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini dengan cepat dan tepat. Para koruptor juga tidak punya peluang untuk berkolusi dengan oknum-oknum aparat penegak hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
