REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku kalau tidak sedikit koleganya di kementerian dan lembaga yang melayangkan protes atas diumumkannya rapor akuntabilitas kinerja tersebut. Namun, ia yakin perbaikan birokrasi harus ditempuh dengan cara itu.

Yuddy mengatakan peringkat dalam rapor akuntabilitas kinerja kementerian-lembaga yang diumumkan Kemenpan-RB dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena evaluasinya turut melibatkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

(Baca:JK Tegaskan Rapor Kementeruan tak Terkait Reshuffle)

Dia menekankan pengumuman rapor akuntabilitas dilakukan untuk mendorong perbaikan kinerja kementerian-lembaga. Penilaiannya dilakukan dalam bentuk nilai dan predikat yakni nilai 90-100 adalah predikat AA, 80-90 predikat A, 70-80 predikat BB, 60-70 predikat B, 50-60 predikat CC, 30-50 predikat C dan 0-30 predikat D.

Berikut 10 kementerian-lembaga yang masuk dalam peringkat 10 teratas dan peringkat 10 terbawah;

Dalam rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB pertengahan Desember 2015 silam diketahui terdapat kementerian-lembaga yang masuk dalam peringkat 10 teratas antara lain;

1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76/A)

4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)

5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)

7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)

8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)

9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)

10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)

Sedangkan kementerian-lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni;

1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)

2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)

3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)

4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC)

5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)

7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC)

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)

9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)

10. Kejaksaan Agung (50,02/CC)

Ikuti Whatsapp Channel Republika