REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar menolak usulan jabatan sebagai ketua umum Transisi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Usulan tersebut disampaikan sebab JK dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menyelesaikan masalah di internal partai.

Namun, saat ditanya terkait hal itu, JK menolak usulan tersebut. "Wah, endaklah. Masa saya sudah pernah jadi ketua umum, jadi ketua lagi. Enggaklah," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/1).

JK pun enggan mengomentari lebih lanjut terkait masalah kepengurusan di internal Partai Golkar. "Kemarin saya sudah jelaskan," kata JK menambahkan.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Leo Nababan, mengatakan, pembentukan kepengurusan transisi Golkar adalah pilihan paling realistis yang dapat ditempuh saat ini demi menyelamatkan partai beringin.

"Usul kepengurusan transisi ini ide brilian saya. Ini paling realistis, di mana Pak Jusuf Kalla ditunjuk sebagai ketua umum transisi dan sekretaris jenderalnya Pak Akbar Tandjung," kata Leo, Selasa (5/1).

Leo mengusulkan agar JK dan Akbar Tandjung mengambil alih Golkar agar munas bisa segera digelar. Nantinya, JK dan Akbar dapat menunjuk anggota pengurus partai dari masing-masing kubu, baik Agung Laksono maupun Aburizal Bakrie, secara berimbang.

Di sisi lain, kata dia, Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dapat segera mengeluarkan surat keputusan yang berisi susunan kepengurusan transisi Golkar dan menyerahkannya kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Leo juga mengusulkan agar kepengurusan transisi mempersiapkan penyelenggaraan munas selambatnya dua bulan. Munas digelar hanya untuk memilih ketua umum Golkar selanjutnya.

Sedangkan untuk calon ketua umum, Leo berpandangan, sebaiknya kesempatannya diberikan kepada kader muda, seperti Airlangga Hartanto, Tommy Soeharto, Ade Komaruddin, dan Agus Gumiwang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika