REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi ke Mahkamah Partai Golkat untuk mendesak MPG melakukan sidang.
Sidang tersebut nantinya diharapkan bisa membahas langkah munas untuk menyelamatkan partai Golkar. Priyo ditemui di komplek parlemen mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa tokoh senior Golkar untuk sepakat menyelesaikan perkara Golkar ini ke ranah Mahkamah Partai.
Priyo menilai dengan dicabutnya SK Menkumham atas kepengurusan Agung Laksono maka kevakuman Golkar memang membahayakan partai. Maka satu satunya lembaga yang legal dan diakui undang undang adalah MPG.
"MPG yang paling sah. Karena masih berlaku sesuai SK Kemenkumham, dan masa berlakunya tidak tergantung dengan DPP," ujar Priyo di Komplek Parlemen, Senin (4/1).
Priyo menyebut, nantinya jika MPG bersidang maka MPG bisa memutuskan dua kemungkinan perkara. Pertama, memperpanjang masa berlaku kepengurusan munas riau dan Kedua, membentuk kepengurusan Munas.
Namun, Priyo menilai tokoh tokoh yang duduk di MPG bukan tokoh yang bisa dipandang sebelah mata. Sosok Muladi, Andi Matalata merupakan sosok yang tidak mungkin menjatuhkan kredibilitas mereka dengan memperpanjang Munas Riau.
"Hanya orang yang sudah miring aja yang ingin memperpanjang konflik Golkar. Perkara nanti Ical mau maju lagi pas Munas silahkan, tapi daripada kosong begini mending Munas dulu," ujar Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika