REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mengakui Indonesia kekurangan insinyur untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Kami akui, Indonesia masih kekurangan (insinyur), baik jumlah maupun skill yang harus dimiliki untuk menghadapi MEA dan pasar global," kata Ketua Umum PII Hermanto Dardak dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/12).
Dia menjelaskan, sampai saat ini Indonesia hanya memiliki 750 ribu insinyur, tetapi tidak semua bekerja pada bidangnya atau yang bekerja menjadi insinyur hanya 40 persen.
Padahal, kata dia, untuk memenuhi permintaan insinyur sekitar 120 ribu pada lima tahun ke depan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam periode sama senilai Rp 5.500 triliun, diperlukan tambahan insinyur baru 65 ribu per tahun.
"Namun baru terpenuhi sekitar 35 ribu saja per tahun atau kekurangan sekitar 30 ribuan insinyur per tahun," katanya.
Menurut Hermanto, pemerintah harus mendorong sosialisasi agar minat generasi muda tertarik pada keinsinyuran dengan cara memilih pendidikan teknik.
"Sampai sekarang mahasiswa teknik dan pertanian di Indonesia hanya 15 persen dari total mahasiswa. Malaysia 24 persen, Vietnam 25 persen, Korea 33 persen dan Tiongkok 38 persen," katanya.
Anggota Dewan Pakar PII Rully Chairul Azwar mengatakan, pemerintah harus secepatnya membentuk Dewan Insinyur Indonesia (DII) sebagai amanat UU No 11/2014 tentang Keinsinyuran.
Menurut Rully, para insinyur perlu makin profesional karena setiap produksi/karya insinyur akan teregistrasi dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
