REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Bencana asap yang melanda Riau dan sebagian besar Sumatra diprediksi sulit untuk dihilangkan pada tahun depan. Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadliandi Rachman pun menyatakan tidak bisa menjamin daerahnya bebas dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang secara rutin terjadi selama 18 tahun terakhir.
"Kalau jaminan, kita tak tahu siapa yang bisa jamin, mudah-mudahanlah," kata Pria yang akrab disapa Andi Rachman itu dalam kegiatan Refleksi tahun 2015 dan Pemantapan Kerja Tahun 2016 di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (31/12).
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya persiapan untuk pencegahan karhutla tetap jalan terus. Terlebih lagi Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah memprediksikan bahwa Januari sudah mulai panas di Riau.Salah satu persiapan, lanjut dia, adalah dengan Peraturan Gubernur no. 5 tahun 2015 tentang rencana aksi karhutla untuk semua pemangku kepentingan. Termasuk untuk kabupaten/kota dengan berkoordinasi terus menerus.
Menurutnya, Riau sudah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, pihaknya mengingatkan perusahaan perkebunan terkait karhutla."Upaya yang dilakukan adalah dengan upaya membuat sekat kanal, pembinaan desa-desa oleh perusahaan melalui dana tanggungjawab sosial, dan pemantapan satuan terkait," urainya.
Untuk 2016, lanjut dia, persiapan anggaran telah ditetapkan jumlahnya senilai Rp132 miliar yang tersebar di beberapa satuan terkait. Diantaranya dinas perkebunan, kehutanan, kesehatan, sosial, Badan Penanggulangan Bencana daerah, dan Badan Lingkungan Hidup.
(Baca: Pemerintah Kalah di Kasus Kebakaran Hutan)
"Dan juga bantuan keuangan ke kabupaten/kota khusus untuk persiapan karhutla Rp77,3 miliar. Mengenai penegakan hukum tetap berjalan terus, itu domainnya di kepolisian dan kejaksanaan," jelasnya.
Pada tahun ini, kata Andi Rachman, Pemperintah Provinsi Riau hanya menganggarkan Rp49 miliar untuk karhutla. Namun tidak semuanya juga yang terpakai karena menyangkut waktu yang pendek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika