REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah menilai nelayan harus didorong untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan mereka dalam program pemberdayaan agar dapat semakin maksimal dalam bekerja.
"Ini kita lakukan dengan proyek pengembangan masyarakat pesisir," ujar Direktur Jasa Kelautan, Riyanto Basuki, di Bogor, Rabu (30/12).
Program ini merupakan kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan lembaga International Fund for Agriculture Development (IFAD). Proyek ini melibatkan pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun kabupaten dan kota.
Dananya diambil dari pinjaman dan hibah IFAD, APBN, APBD, serta kontribusi penyerta masyarakat pesisir. Totalnya mencapai 43,219 Dolar Amerika Serikat.
Program ini diimplementasikan selama total lima tahun di 180 desa pesisir dan pulau kecil. Semuanya terdapat di 13 kabupaten yang berfokus di Indonesia timur. Di setiap kabupaten dikembangkan 15 desa. Program ini dinilai memuaskan dan akan dilanjutkan terus, karena dinilai mampu memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir.
Sejak 2013 hingga 2015, program ini sudah membentuk 1.385 kelompok masyarakat. Lebih dari 11 ribu anggota rumah tangga terlibat di dalamnya. Mereka sudah membangun 365 infrastruktur desa dan 30 infastruktur kabupaten.
Salah satu yang dibangun adalah saluran irigasi untuk petambak yang panjangnya mencapai puluhan kilometer. Saluran ini bermanfaat sekali bagi petambak ikan.
Hasil survei Annuat Outcome Survey (AOS) 2015 menunjukkan program ini mampu meningkatkan produksi perikanan rata - rata kelompok sebanyak 75 persen, peningkatan pendapatan 57,7 persen, dan sebanyak 54 persen dari total kelompok yang semula miskin dan pengangguran, menjadi mampu menabung.
"Tahun depan program ini akan menambah sekitar 72 desa baru dan mendampingi 800 sampai seribu kelompok masyarakat miskin di pesisir," imbuh Riyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika