REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurai benang kusut kemiskinan.
"Ada banyak program. Semuanya berjalan sejak lama," ujar Direktur Jasa Kelautan, Riyanto Basuki, di Bogor, Rabu (30/12).
Salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Riyanto menjelaskan ini adalah program pionir untuk pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan sejak 2001. Sasarannya adalah masyarakat pesisir.
Program ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya merek yang pada umumnya rendak. Pendampingan dalam hal tersebut dilakukan. Tujuan dari program ini adalah untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih mandiri.
"PEMP telah menjangkau ratusan kabupaten dan kota pesisir. Sejak digulirkan hingga 2008 saja sudah ada sekitar 300an kabupaten. Sekarang tentu semakin banyak," papar Riyanto.
Ada juga program pengembangan usaha dan industri garam (Pugar). Program ini dibuat berdasarkan keprihatinan akan produksi garam yang tak mampu memenuhi pasokan dalam negeri.
Kebutuhan garam dalam negeri mencapai 1,4 juta ton per tahun. Sedangkan petani garam di Indonesia hanya memproduksi kurang dari 50 ribu ton. Pada 2011 lalu persoalan impor garam ini menjadi sorotan tajam. Pada dua tahun lalu, program ini dilaksanakan di 43 kabupaten dan kota.
Sebanyak 2.268 kelompok masyarakat dilibatkan. Mereka terdiri dri 18.802 petambak garam rakyat. Pada 2014 lalu, Pugar telah merangsang masyarakat untuk memproduksi garam rakyat hingga 2.502.891,19 ton. Hal ini dilakukan dengan menerapkan teknologi ulir filter (TUF).
Riyanto menyatakan masih ada beberapa program lain. Semuanya akan dievaluasi dan ditingkatkan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih banyak menjangkau masyarakat pesisir sehingga semakin banyak wilayah yang terlepas dari kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika