REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah menggaungkan wacana perombakan kabinet jilid II. Berbagai komentar dan penilaian publik pun sudah mengemuka. Salah satu pendapat mengemukakan, Partai Golkar sebagai partai besar di negara ini dinilai layak masuk ke dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Menurut pengamat politik dari Universitas Tadulako Alamsyah Nur, Golkar sebagai partai besar diyakini akan sangat menguntungkan untuk konsolidasi pemerintahan karena 'gerbong pemerintah' akan semakin besar dengan bergabungnya partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Strategi mayoritas memungkinkan pelaksanaan pemerintahan model presidensial berjalan dengan baik. Ini merupakan capaian Jokowi-JK jika memang terwujud,” kata Alamsyah, Rabu (30/12).
Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan ini melanjutkan, masuknya Golkar ke dalam kabinet akan menguatkan pemerintahan sekaligus akan mengubah konstelasi dan kekuatan politik di parlemen. Kendati demikian, beralihnya Golkar juga akan berdampak pada mekanisme kontrol di parlemen yang akan pincang. Fungsi check and balances menjadi susah terwujud.
“Pada akhirnya, pemerintahan saat ini yang mengedepankan populisme akan berubah menjadi totalitarian yang menyisakan minoritas,” ujarnya.
Dia mengatakan, apabila Golkar ditarik ke dalam kabinet, maka kondisi politik yang tersaji adalah hybrid demokrasi, yaitu pemerintahan yang dibentuk dengan demokratis, tapi dilaksanakan dengan cara totalitarian.
Alamsyah meyakini, Golkar yang memiliki visi 100 tahun sangat mungkin masuk kabinet lantaran banyak nilai-nilai yang sejalan dengan visi pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, Golkar juga mempunyai daya tarik mampu memberikan kekuatan tersendiri bagi konsolidasi pemerintahan. Golkar juga akan menjadi kekuatan yang bisa menandingi PDI Perjuangan di partai pendukung pemerintahan.
Saat ini, kata Alamsyah, ada sejumlah mantan kader Golkar yang telah menduduki posisi di kabinet, meskipun telah pindah parpol. Mereka antara lain Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Agraria Ferry M Baldan, dan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika