REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPC PDIP Kota Surabaya mengapresiasi rencana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mempercepat pelantikan Wali Kota dan Wakil WaliKota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana pada Januari 2016.

"Terhadap rencana pelantikan terpisah antara daerah yang tidak mengalami sengketa di MK (Mahkamah Konstitusi) dan yang mengalami sengketa MK, kami selaku Jubir Risma-Whisnu menyambut gembira terhadap ketegasan Mendagri ini," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono, Rabu (30/12).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menyatakan sedang mempersiapkan diskusi rapat pimpinan (rapim) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengagendakan pelantikan kepala daerah yang rencananya dilakukan dua tahap.

Bagi daerah yang tidak ada sengketa pilkada, pelantikan bisa digelar akhir Januari. Sedangkan daerah yang sedang bersengketa maka harus keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir Maret.

Karena Pilkada Surabaya tak ada sengketa, maka pelantikan pun bisa segera dilakukan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono juga mengharapkan agar pelantikan bisa segara dilakukan karena menyangkut kinerja pemda ke depan.

"Karena kota ini segera dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota yang definitif hasil mandat rakyat. Dengan pelantikan dipercepat sehingga seluruh kebijakan pemerintahan bisa dijalankan secara penuh," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika