REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadaan 3.500 kapal untuk nelayan seluruh Indonesia dinilai selaras dengan misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkan program ini perlu adanya sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pihak BUMN.
''Sudah seharusnya program pemerintah bersinergi dengan BUMN agar selaras misi untuk menjadi poros maritim dunia,'' kata Direktur Komersil PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Ibrahim Gause, di Jakarta, Rabu (30/12).
Ibrahim menjelaskan pihaknya sangat mendukung program KKP yang akan membangun 3.500 kapal untuk nelayan seluruh Indonesia. Pihaknya, kata dia, akan berperan mulai dari perencanaan, pengawasan hingga sertifikasi kapal.
''BKI dipercaya oleh KKP untuk terlibat dalam penggarapan proyek 3.500 kapal nelayan. Mulai dari perencanaan, pengawasan hingga sertifikasi kapal,'' jelasnya.
BKI sebagai perusahaan BUMN bergerak di bidang klas, menurut Ibrahim, sangat berpengalaman di bidang proyek pembangunan kapal. Untuk itu, kata dia, sangat bernilai strategis jika terjadi sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam program pengadaan kapal. ''Ini selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional.''
Untuk kelancaran program pemberian kapal kepada nelayan di Indonesia, Ibrahim mengatakan, BKI akan memberikan sertifikasi kapal nelayan tersebut. Harapannya nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. ''Dengan diperbarui kapal nelayan, produksi tangkapan ikan di laut bisa meningkat lebih baik,'' ujarnya.
Lantas untuk proyeksi 2016, Ibrahim mengatakan pendapatan BKI non klasifikasi akan mampu meningkat dengan adanya kerjasama proyek pembangunan kapal nelayan KKP.
''Kami optimistis perusahaan dapat menargetkan angka satu triliun lebih dengan komposisi klasifikasi Rp 350 miliar dan non klasifikasi Rp 800 miliar,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
