REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Koperasi Konsumen Praja Sejahtera (KKPS) Provinsi Jawa Barat menggandeng Bank BJB Syariah untuk membangun sistem informasi berbasis IT.
Kehadiran sistem ini, akan memudahkan anggota dalam mengakses layanan melalui smarthphone.
Menurut Ketua KPPS Jabar, Iwa Karniwa, jumlah anggota koperasi 'PNS Pemprov' mencapai 13.862 orang. Angka ini sangat besar sehingga membutuhkan dukungan layanan dan teknologi informasi yang mumpuni. Terutama, untuk pengelolaan dana dan distribusi informasi kepada seluruh anggota.
"Dengan dukungan layanan dan teknologi informasi maka para anggota akan mudah mengakses simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela miliknya," ujar Iwa, Selasa malam (29/12).
Iwa mengatakan, kehadiran sistem informasi berbasis IT ini menjadi bukti KPPS berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan transaksi anggota koperasi.
Untuk mendapatkan infromasi, anggota koperasi hanya menyampaikan SMS ke nomor tertentu yang ditentukan oleh BJB Syariah. Terkait keamanan data, akan terjamin karena setiap anggota akan mendapatkan PIN.
"Kami berharap sistem ini akan mempermudah akses kepada anggota yang tersebar di lingkungan PNS Pemprov Jabar," katanya.
Menurut Direktur Bank BJB Syariah, Yocie Gusman, aplikasi sistem informasi koperasi ini merupakan layanan perbankan pertama yang dapat diakses langsung oleh koperasi dan seluruh anggota koperasi. Layanan ini, dapat diakses 24 jam melalui ponsel.
Anggota koperasi, kata dia, dapat mengakses infromasi melalui handphone via SMS dengan menggunakan jaringan UMB (unstructured service sumplementary data). Dengan aplikasi ini, pihaknya berkomitmen untuk memajukan seluruh koperasi di Jabar yang akan mendorong pengembangan potensi daerah.
Selain pengelolaan dana dan penyediaan sistem informasi, kata dia, BJB Syariah berharap potensi kerja sama dengan KKPS ini dapat ditindaklanjuti. Di antaranya, melalui pembiayaan kepemilikan rumah maupun modal kerja koperasi.
Sementara menurut Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, Ia berharap KPPS menjadi koperasi yang terbesar di Indonesia. Apalagi, BJB Syariah membantu sistem pengelolaan koperasi ini. Sehingga, KPPS akan menjadi koperasi yang selangkah maju di depan dari koperasi yang lain.
"Dengan sistem dukungan BJB ini, anggota akan optimal, transparansi dan menciptakan kepercayaan," katanya.
Pengelolaan yang baik, kata dia, akan membuat masyarakat lebih percaya pada koperasi. KPPS pun, menjadi koperasi yang prospektif dan profesional serta nantinya bisa menguntungkan ribuan orang.
Seperti diketahui, KKPS dilaunching sejak 19 Agustus 2015 lalu bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jabar ke-70. Sejak saat itu, operasional koperasi mulai berjalan dengan kepengurusan baru diketuai oleh Iwa Karniwan (Sekda Jabar), Sekretaris Anton Gustoni (Kadis KUMKM Jabar) dan Bendahara Nurdialis Muslim (Kabiro Keuangan).
Sementara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar Deddy Mizwar menjadi Dewan Penasehat Koperasi. Pengurus telah mengangkat General Manajer koperasi melalui seleksi pada Oktober 2015 terpilih Putra Akbar.
Kehadiran KKPS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS di lingkungan Pemprov Jabar. Koperasi ini akan bergerak untuk melayani kepentingan anggota maupun masyarakat Jabar.
Adapun bidang usaha yang akan dijalankan koperasi diantaranya, pengadaan kebutuhan pokok bagi anggota (kopmart), sektor Perumahan atau property, pembangunan rumah sakit dan SPBU serta jasa dan investasi bidang lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika