REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya, bersama dengan sejumlah instansi terkait pengamanan Tahun Baru 2016 akan menyiapkan enam buah kapal patroli di Ancol, Jakarta Utara. Sebanyak enam kapal tersebut untuk mengevakuasi mereka yang sakit atau terluka.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Mohammad Iqbal mengatakan enam kapal akan disiapkan selain menempatkan beberapa pos kesehatan di Ancol. "Dua kapal di Darmaga ABC, dua kapal di Darmaga Pantai Indah, dan dua kapal Darmaga Putri Duyung," ujar dia, Selasa (29/12).
Iqbal mengatakan posko di Ancol terdapat di beberapa sektor, nantinya juga akan ada pos utama atau pos Induk. Hal itu, untuk mengantisipasi mengingat jika ada orang yang sakit dan terlibat kecelakaan. Karena ditakutkan ada kondisi stage, atau macet total.
"Tim patroli air juga akan digunakan untu evakuasi laut," kata dia.
Memang diprediksi kawasan Ancol akan dipenuhi dengan kendaraan dan pengunjung. Kemacetan pun tidak dapat dihindari, karena menjadi pusat perayaan pada Tahun Baru 2016. Di sana juga akan dihari Gubernur DKI Jakarta, Kapolda, Pandam dan sebagainya. Sehingga selain pengamanan, personil kepolisian juga akan disebear ke sejumlah titik kemacetan akan disebar.
Sementara, pihak Ancol rencananya akan membuat empat kantung parkir di sekitar Ancol. Empat kantung parkir tersebar di beberapa titik area parkir pantai carnaval (abc mall), area ecopark, depan hotel discovery, tempat hotel hailil.
"Semua kira-kira dapat menampung sekitar 15 ribu kendaraan," kata dia.
Setelah mereka memarkir, pengunjung akan dijemput bus khusus ke tempat tujuannya masing-masing dengan bus warawiri. Iqbal menuturkan setidaknya dengan itu, kepadatan dapat cair sebelum memasuki pukul 05.00 WIB.
Jadi sistem centra parkir akan dilakukan kembali. Menghindari kepadatan, supaya masyarakat menikmati malam tahun baru. Kemudian berbeda dengan Tahun Baru 2015 lalu, sebab Car Free Night (CFN) juga berbeda, dengan tidak adanya panggung rakyat, CFN pun dipersempit menjadi hanya Dukuh Atas hingga Taman Kuda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika