REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis penyerapan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 bisa berjalan lebih efektif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menargetkan penyerapan bisa dilakukan di atas 50 persen.

"Saya rasa bagus, bisa 90 persen lah," kata Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (29/12).

Ahok mengatakan, proses lelang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI sudah bisa dilakukan meski APBD masih dalam proses evaluasi. Pelelangan sudah bisa dimulai setelah dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) disepakati.

"Karena memang peraturannya boleh. Tinggal SPK-nya tahun depan. Pokoknya tahun depan kita yakin penyerapannya cepat," kata Ahok.

Ahok sudah menginstruksikan Heru Budi Hartono (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk mencairkan dana deposito Pemprov. Hal tersebut untuk membiayai pelelangan yang sebagian besar dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan, lantaran pemprov masih belum memiliki pendapatan.

"Kan uang pajak belum masuk nih, nah saya yakin Januari akan lebih kencang lagi penyerapan anggaran kita setelah uang pajak mulai diterima," kata Ahok.

Ahok mengatakan, dana itu rencananya akan dibelikan barang-barang untuk kelurahan (breaker), termasuk pengaspalan jalan (hotmix) di tingkat kecamatan. Diharapkan pesanan tersebut sudah datang pada pertengahan Januari nanti.

Sat ini, APBD DKI Jakarta tengah dievaluasi kemendagri. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji mengatakan, berdasarkan undang-undang proses evaluasi tersebut paling lama memakan waktu dua pekan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika