REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nurwahid mengingatkan Presiden Joko Widodo agar menyusun kabinet ahli atau zaken kabinet. Kabinet ini disusun berdasarkan asas profesionalitas bukan transaksional.
"Saya mau mengingatkan bahwa Pak Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014, akan menyusun kabinet berdasarkan kabinet ahli, bukan transaksional," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (28/12).
Dia menilai, perombakan kabinet jilid I yang dilakukan Jokowi sangat kental nuansa politisnya karena orang yang diangkat menjadi menteri adalah anggota tim sukses ketika Pilpres 2014. Hidayat berharap kalau Presiden benar ingin melakukan perombakan jilid II, harus melaksanakan komitmennya yaitu menghadirkan kabinet ahli dan profesional, bukan transaksional.
"Kalau komitmen itu yang dihadirkan maka menteri baru akan lebih baik dari orang yang digantikannya, lebih produktif dan sesuai dengan visi misi pak Jokowi," ujarnya.
Menurut dia, kalangan profesional bukan berarti harus meninggalkan parpol karena di dalam partai, terdapat juga banyak yang profesional. Karena itu, dia menyarankan, apabila Jokowi ingin mencari menteri dari kalangan parpol maka lebih baik mengambil yang berlatar belakang profesional.
"Kalau mengambil dari parpol, ambil yang profesional bukan transaksional," katanya.
Selain itu Hidayat menegaskan bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan dan tetap di Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut dia, PKS tetap menghormati pilihan politik partai-partai yang mengubah haluan politiknya menjadi pendukung pemerintah.
"PKS sudah menegaskan bahwa kami tidak masuk KIH dan tidak ikut PAN. Kami menghormati pilihan politik parpol lain dan pilihan politik Pak Jokowi yang ingin melakukan perombakan kabinet," ujarnya.
Baca juga: Kapolri Benarkan Ada Penembakan Helikopter Kapolda Papua
Ikuti Whatsapp Channel Republika