REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkeinginan mendapatkan 10 persen saham PT Freeport Indonesia yang telah berinvestasi di Kabupaten Mimika, Papua, dalam waktu yang panjang.
"Kita dulu ada 17 item yang kemudian diakomodir Presiden ada 11, salah satunya adalah permintaan saham. Waktu itu memang kita minta di zaman Presiden SBY sebelum berakhir, 10 persen itu harus untuk Papua," ujarnya di Jayapura, Ahad (27/12).
Hanya saja, diakuinya hingga kini belum ada mekanisme yang pasti mengenai proses pembelian saham tersebut karena secara materil Pemprov Papua tidak memiliki kemampuan untuk membayar besaran saham yang diyakini mencapai angka puluhan triliun rupiah tersebut.
"Mekanisme pembayarannya seperti apa, tahun buku atau cara lain, tapi 10 persen ini bagaimana bisa kita dapat karena itu biayanya besar. Itu mekanisme terbaik untuk keamanan Papua," kata dia.
Namun, ia juga menegaskan bahwa pemprov tidak mau bila ada pihak ketiga, dalam hal ini pihak swasta, yang terlibat dalam proses pembelian saham Freeport bagi Papua.
"Kita tidak punya uang, tapi kalau melibatkan pihak ketiga ini akan berdampak tidak bagus bagi kami. Pengalaman Newmont sudah ada, jadi yang terbaik itu yang kita minta.Kita juga harus lihat model blok Mahakam, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kenapa kita tidak cari seperti itu untuk di Freeport," ucap dia.
"Kita sudah punya tim untuk ke sana, untuk mencari jalan terbaik bagi Papua sehingga paling tidak pemerintah dan masyarakat Papua bisa mendapatkan itu dengan cara yang lebih mudah," sambung Enembe.
Diingatkannya bahwa pemprov Papua harus mendapat saham Freeport karena hal tersebut sangat berkaitan dengan segala aspek kehidupan di Papua.
"Ada yang bilang pemeritah mau ambil semua, ini bukan persoalan ekonomi saja, ini juga persoalan politik. Kita diskusi terus supaya masa depan Freeport ada kepastian dan investasi bisa jalan," ucap Enembe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika