REPUBLIKA.CO.ID, BOYOLALI -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan para perangkat pemerintah desa di daerahnya, untuk lebih transparan dalam mengelola dana desa tahun 2016.

"Kami ingatkan para kepala desa dalam pengelolaan dana dari pemerintah lebih transparan sehingga semua bisa tahu," katanya saat menghadiri Silaturohmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan Presiden Joko Widodo di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jateng, Sabtu (26/12).

Menurutnya, pengelolaan dana pemerintah desa dilakukan lebih transparan dan ditempelkan di dinding pengumuman mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesain akhir.

Selain itu, kata dia, soal akuntanbilitas diharapkan tidak hanya bagaimana mengelola perangkat desa, tetapi juga dilakukan secara musyawarah bersama rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaa, hingga selesai pembangunan.

"Dana desa ini tahun pertama sangat besar dan jangan coba-coba nakal, uang rakyat itu, sehingga apa yang diharapkan menjadi spirit pembangunan desa betul-betul terjadi dan tahun pertama sudah dilakukan evaluasi," jelasnya.

Bahkan, Presiden Joko Widodo pada tahun kedua atau 2016 akan memberikan tambahan dana sekitar 100 persen lebih untuk setiap desa. Namun, kata Gubernur, dana pemerintah desa tersebut jika dikorupsi urusannya dengan penegak hukum.

Menurut Gubernur, jika dana desa tersebut dilaksanakan dengan baik, maka pihaknya memperkirakan tiga tahun hitungannya desa akan berubah dan semuanya semakin maju.

Ikuti Whatsapp Channel Republika