REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata mengatakan, tantangan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla pada 2016 sudah banyak menanti.

"Pemerintah jangan terlalu kompromi dengan partai politik. Presiden Joko Widodo harus lebih tegas dan cepat dalam bersikap serta mengambil kebijakan," katanya, Kamis, (24/12).

Diharap ada perbaikan keadaan ekonomi dan tidak ada kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada tahun mendatang. Upaya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, juga dilakukan penangkapan pelaku korupsi.  

“Itulah potret persepsi publik terhadap sejumlah harapan kepada pemerintah Jokowi-JK pada 2016 yang terekam dalam hasil riset akhir tahun FFH,” katanya.

Menurut Dian, dalam bidang politik, 22,3 persen publik berharap Jokowi-JK jangan terlalu kompromi dengan partai politik atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebanyak 16,4 persen publik berharap Jokowi-JK harus lebih tegas dan cepat dalam bersikap serta mengambil kebijakan.

Sebanyak 10,3 persen publik berharap komunikasi diantara menteri Kabinet Kerja ditingkatkan, 6,2 persen publik berharap hubungan antar lembaga diperbaiki. Sebanyak  5,1 persen menjawab lainnya, dan 39,3 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Di bidang ekonomi, 23,3 persen publik berharap ekonomi membaik, 20,8 persen publik berharap tidak ada kenaikan harga BBM atau Tarif Dasar Listrik (TDL). Sebanyak 18,7 persen publik berharap harga sembako stabil, 14,5 persen publik berharap pengangguran berkurang.

Sebanyak 11,6 persen publik berharap pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan baru/lowongan PNS. Sebanyak  8.1 persen menjawab lainnya, dan 2,2 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Di bidang hukum, 34 persen publik berharap adanya penegakan hukum yang adil/hukum tidak tebang pilih, 22,9 persen publik berharap pelaku korupsi ditangkap, 17.6 persen publik berharap aparat penegak hukum yang bersih.

Sebanyak 9.1 persen publik berharap adanya kepastian hukum, 8.3 persen menjawab lainnya, dan 7.8 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika