REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 121.610 produk pangan yang mengalami kedaluwarsa, tanpa izin edar, dan rusak dengan nilai ekonomi mencapai Rp 4,8 miliar. Dari temuan tersebut sebanyak 63 persen produk kedaluwarsa, 29 persen tanpa izin edar, dan 9 persen rusak.
"Intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari keagamaan (idul fitri dan natal) sepanjang 2015 naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp 29 miliar menjadi Rp 33 miliar," ujar Kepala BPOM Roy Sparringa di Jakarta, Selasa (22/12).
Roy menjelaskan, menjelang hari raya keagamaan maupun tahun baru biasanya terjadi peningkatan permintaan produk yang diikuti oleh peningkatan persediaan. Momen ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawan untuk menjual produk tidak sesuai syarat keamanan dan mutu.
Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan di gudang/distributor, toko, supermarket, pasar tradisional, serta para pembuat atau penjual parsel. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan.
Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, temuan di gudang/distributor pemasok pangan mencapai 56 persen dari total temuan atau senilai Rp 2,7 miliar. Produk kedaluwarsa banyak beredar di daerah yang jauh dari sentra produksi dan distribusi serta sulitnya akses transportasi seperti Manokwari, Kupang, Jayapura, Sofifi, dan Makassar. Jenis produk yang ditemukan yakni mie instant, susu kental manis, minuman serbul, dan makanan ringan.
Sedangkan, produk tanpa izin edar banyak ditemukan di perbatasan dan pelabuhan atau pintu masuk seperti Medan, Pekanbaru, Batam, dan Bandung. Jenis produknya antara lain minuman serbuk dan permen. Sementara, untuk produk rusak banyak beredar di daerah yang jauh dari sentral produksi/distribusi dan penanganan buruk selama transportasi serta penyimpanan, seperti di daerah Makassar, Mataram, dan Jayapura. Produk yang banyak ditemukan di daerah tersebut diantaranya minuman ringan, mie instan, ikan kalengan, dan susu steril UHT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika