REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Hampir sebagian besar lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Tengah menghadapi persoalan kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Di luar permasalahan sarana dan prasana, umumnya lapas yang ada di daerah ini juga menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Anggota Komisi III DPR RI, Tjatur Sapto Edy mengatakan, ia dan sejumlah anggota Komisi III telah melihat langsung kondisi sejumlah lapas. Khususnya yang berada di wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Jawa Tengah.
Dari kunjungan ini terungkap sejumlah persoalan besar terkait kualitas sarana dan prasarana lapas serta kurangnya jumlah SDM lapas termasuk masukan yang perlu segera dicari solusinya.
Ia mencontohkan bangunan lapas yang ada di Jawa Tengah, harus segera diperbaiki atau direlokasi agar kondisinya lebih baik dan layak. "Lapas di Pekalongan yang hampir sepanjang tahun terendam limpasan air laut dan banjir sudah saatnya direlokasi," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ia juga mengungkap rencana pemanfaatan bangunan lapas kelas II A Ambarawa yang masih menempati bangunan cagar budaya Benteng Willem I. Menurutnya, lapas ini sudah saatnya direlokasi mengingat ada keinginan memanfaatkan bangunan cagar budaya tersebut untuk pariwisata.
Adapun permasalahan lain berkaitan dengan jumlah SDM petugas lapas yang sudah tak sebanding dengan jumlah penghuninya. Keterbatasan petugas LP tersebut perlu mendapat perhatian. "Sebab hingga saat ini masih banyak masalah yang terjadi di dalam lapas," tegas Tjatur.
Persoalan ini, lanjutnya, semakin sulit bagi Kemenkumham mengingat masih berlakunya moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS).
Ia juga mengungkapkan, sejumlah masukan terkait kondisi lapas di Jawa Tengah. "Antara lain berupa pemasangan alat pengacak sinyal telepon seluler, kamera pengawas hingga mesin X-Ray di sejumlah lapas besar," tambahnya.
Sementara Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah, Bambang Sumardiono menilai permasalahan lapas di wilayahnya merupakan permasalahan klasik. Ia mengatakan, sudah seharusnya ketika persoalan SDM tidak bisa ditambah perlu dukungan sarana dan prasarana berbasis teknologi.
Dari 24 LP dan 20 rumah tahanan yang tersebar di Jawa Tengah, ada tiga di antaranya yang memerlukan perhatian khusus. Yakni lapas Pekalongan, lapas Kelas II A Ambarawa dan lapas Plantungan, Kendal. "Karena kondisi bangunan yang ada sudah dimakan usia dan tak memenuhi syarat lagi," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika