REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mengingatkan jajaran KPU Daerah dalam melakukan tugasnya terkait pelaksanaan Pilkada serentak. Termasuk membina hubungan baik dengan seluruh pihak, baik tim pasangan calon hingga keamanan.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan hal tersebut menyusul ricuhnya Pilkada di Kalimantan Utara lantaran ketidakpuasan massa pendukung salah satu pasangan calon. Menurutnya, pencegahan dari sisi penyelenggara tetap diupayakan.
"Dari sisi kami, sebetulnya kami sudah terus mengingatkan agar teman-teman itu kerja yang baik, membina hubungan yang baik, kerja transparan," ujar Hadar di Kantor KPU, Jakarta, Senin (21/12)
Meski begitu, Hadar mengakui hal tersebut tidak serta merta menjamin Pilkada di semua daerah berlangsung kondusif. Menurutnya, faktor keterikatan emosi massa pendukung dengan tim paslon tertentu ternyata lebih kuat. Apalagi di Kalimantan Utara baru pertama kali menggelar Pilkada sebagai provinsi baru hasil pemekaran.
"Karena banyak hal yang sesungguhnya tidak bisa dikontrol dari masyarakat, khususnya mereka yang mendukung paslon tertentu. Ada tugas dari pihak keamanan yang seharusnya bisa membuat kondisi yang kondusif," ujarnya.
Menurut Hadar, bantuan pihak keamanan amat diperlukan mengingat keamanan bisa lebih antisipatif dalam mencegah terjadinya kerusuhan. Termasuk halnya dengan pengamanan para penyelenggara Pemilu di daerah, yang kerap menjadi sasaran tembak kemarahan pasangan calon.
"Sudah terbukti akhirnya penyelengara, entah itu KPU, panwas, bawaslu yang menjadi target protes dan ketidakpuasan menerima hasil pemilihan, kami mohon dibantu keamanannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
