REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa kasihan dengan politikus PDIP, Masinton Pasaribu yang menudingnya sumber kegaduhan pemerintahan. Menurut JK, sikap Masinton yang menyerangnya karena terpengaruh pihak lain.
"Ya sudahlah kasihan anak muda itu jadi corong oleh siapa-siapa itu. Siapa yang pakai dia jadi corong-corong macam itu, kan ga ngerti soal kan," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (21/12).
Masinton mempermasalahkan pengadaan listrik 35 ribu MW yang pernah dikritisi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Menurut JK, justru yang mempermasalahkan hal tersebut bukanlah dirinya. Begitu juga dengan kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang juga mencatut nama kepala negara.
"Masa 35 ribu dipersoalkanm padahal saya musti tegaskan. Siapa yang salah masalah 35 ribu, saya tanya kau? Kok kau tersenyum semua. Apa lagi dia kata yang lain? Soal Freeport itu kan siapa yang salah? Siapa yang dianggap salah? Yang benar saja, ga ngerti orang itu. Jadi corong siapa, ga ngerti saya," tegas JK.
JK menegaskan, tindakan seorang menteri yang menolak program pemerintahan justru yang membuat keributan. JK pun menilai tindakannya sebagai bentuk mempertahankan negara.
"Soal 35 ribu megawatt. Siapa yang sebenarnya sumber ribut, ributnya 35 ribu megawatt? Emangnya saya? Masa saya. Masa seorang menteri yang nolak program pemerintah ya, itu yang ribut. Saya yang harus mempertahankan negara. Tidak boleh begitu, keliru. Apa lagi?," kata dia.
Kendati demikian, JK menyatakan tak akan melaporkan tindakan yang dilakukan Masinton ke aparat penegak hukum. Alasannya, PDIP sebelumnya pernah menegur tindakan Masinton.
Sebelumnya, Masinton Pasaribu menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pusat dari semua kegaduhan di pemerintahan saat ini. "Episentrum (pusat) kegaduhan tuh di Wapres (JK)," kata Masinton saat berbicara di sela jumpa pers Political Communication Institute (PolcoMM) di Cikini, Jakarta, Ahad (20/12).
Kegaduhan yang dibuat JK menurut Masinton yakni, persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt, Pelindo hingga perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Selain itu, Masinton juga menagih JK sebagai Wapres untuk tidak menggunakan otoritas kekuasaannya untuk kepentingan bisnisnya.
(Baca Juga: Politikus PDIP Tuding JK Sumber Kegaduhan)
Ia menyebut, kegaduhan politik muncul ketika seseorang menggunakan kekuasaan politiknya untuk kepentingan bisnis. Otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis itulah yang akan memunculkan kegaduhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika