REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi melarang ojek sebagai angkutan umum masyarakat. Secara normatif apa yang dilakukan Kemenhub memang benar karena secara regulasi sepeda motor tidak memenuhi spesifikasi sebagai angkutan umum dan tidak memenuhi standar keselamatan.
Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, dalam konteks tersebut larangan Kemenhub bisa diapresiasi. Namun demikian, secara sosiologis, larangan ini dikhawatirkan hanya akan menjadi macan ompong belaka.
"Larangan ini sudah sangat terlambat karena kini ojek sudah tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan," ujarnya, Jumat (18/12).
Ia melanjutkan, bukan hanya ojek pangkalan, tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi. Tulus memastikan, sekalipun dilarang karena melanggar hukum, sanksi, dan penegakan hukumnya pasti akan sangat lemah.
"Karena, faktanya keberadaan ojek justru banyak di-back up oleh oknum aparat, baik polisi, Dishub, dan juga tentara. Keberadaan ojek justru dipelihara oleh oknum-oknum yang bersangkutan itu," katanya.
Menurutnya, tumbuh suburnya sepeda motor dan ojek adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. Walaupun, ketika sepeda motor sudah menjadi wabah, dampaknya justru turut mematikan angkutan umum resmi.
Kemenhub tidak bisa serta merta melarang keberadaan ojek jika pemerintah belum mampu menyediakan akses angkutan umum. Angkutan umum yang ada saat ini tidak aman dan. Apalagi, untuk Kota Jakarta yang kian terpenjara oleh kemacetan.
Oleh karena itu, YLKI mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah untuk segera memperbaiki pelayanan angkutan umum. Sebab, sebagai public services adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan angkutan umum. Jangan hanya bisa melarang, tetapi tidak mampu memberikan solsusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
