REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap membantu warga sekitar Gunung Bromo jika nantinya terjadi erupsi di gunung setinggi 3.829 meter di atas permukaan air laut tersebut.
"Akan tetapi, komandan bencana itu tetap pemkab, lalu bila pemkab tidak mampu akan meminta bantuan pemprov dan seterusnya pemprov juga akan meminta bantuan ke pusat," katanya, Kamis (17/12).
Di sela membuka peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Kantor Dinas Sosial Jawa Timur, dia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan dukungan sembako, matras, tenda, masker, dan sebagainya.
"Untuk sembako, kita sudah menyiapkan CBP atau cadangan beras pemerintah. Akan tetapi, kalau kebutuhannya 100 ton, akan disiapkan pemkab. Kalau hingga 200 ton, menjadi hak Gubernur. Kalau kurang, baru Mensos," katanya.
Data dari BNPB mencatat masyarakat di sekitar Gunung Bromo dan wisatawan saat ini dilarang memasuki kawasan dalam radius 2,5 kilometer dari kawah aktif Gunung Bromo. Selain itu, warga juga diharapkan tenang dan tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Bromo, sekaligus tetap menjaga kewaspadaan terhadap kejadian erupsi yang menerus serta lebih besar.
Untuk antisipasi erupsi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur telah menyiapkan perlengkapan sembilan bahan pokok (sembako) untuk warga Gunung Bromo sebagai bentuk dukungan logistik.
"Sembako sudah kami siapkan 25 ribu paket untuk warga di sekitar Bromo," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Sudarmawan (16/12).
Pihaknya juga menyediakan 400 paket lauk-pauk dan makanan sebagai penambah gizi 400 paket bagi warga. Selain itu, 25.000 masker untuk warga di sekitar gunung setinggi 3.829 meter di atas permukaan air laut tersebut.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengaku terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Bromo dan meminta semua aparat siaga mengantisipasi segala kemungkinan terburuk.
"Kita semua berharap tidak sampai terjadi hal-hak terburuk. Namun yang pasti semua sudah siap, termasuk jalur evakuasi, pengungsian dan semuanya," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
