REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berulang tahun ke 57 Kamis (17/12) hari ini. Berbagai pencapaian telah diraih namun masih banyak masalah ekonomi dan sosial yang ada di 10 kabupaten/kota. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hari ulang tahun menjadi momentum untuk bersyukur dan intropeksi diri.
Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi mengatakan ulang tahun daerah menjadi momentum untuk bersyukur dan intropeksi. Bersyukur atas pencapaian dan intropeksi sebab masih banyak masalah ekonomi sosial yang ada di daerah.
“Dengan bersyukur, akan melahirkan energi positif yang berlipat ganda dan intropeksi akan membuat rendah hati untuk saling berbagi dan bertukar pikiran serta membuka jalur komunikasi yang terbuka lebar memberikan pandangan, saran pembangunan,” ujarnya, Kamis (17/12).
Ia menuturkan, pekerjaan rumah yang masih harus diintervensi adalah masih tingginya angka kemiskinan, juga ketimpangan antara yang tidak mampu dengan yang mampu sebab jika tidak dipersempit maka akan menganggu pembangunan. Serta keamanan, ketertiban masyarakat harus difokuskan.
Menurutnya, langkah ke depan yang harus dilakukan adalah penguatan sinergi perangkat pemerintah daerah, efektivitas anggaran yang digunakan daerah. “Anggaran terbatas kalau tidak efektif maka seperti menggarami air laut. Pastikan betul baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dialokasikan anggaran pada hal yang bisa pemicu pertumbuhan dan keadilan,” katanya.
Dia mengatakan pengawasan terhadap anggaran penanggulangan kemiskinan terus dilakukan dari awal perencanaan. Selain itu juga memastikan proses eksekusi anggaran benar-benar sesuai dengan perencanaan sehingga terhindari dari jurang kesenjangan.
M Zainul Majdi sempat mengungkapkan kekesalannya terhadap peserta upacara peringatan HUT NTB ke 57 di lapangan Bumi Gora. Lantaran para peserta yang ada tidak menunjukan kedisplinan serta tidak terlihat melibatkan masyarakat dan tokoh agama. “KNPI tidak terlihat, Satpol PP terlihat seperti orang-orang yang sering mundar-mandir,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika