REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan hasil evaluasi kinerja kementerian/lembaga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.
Pernyataan ini disampaikan JK usai memberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian/lembaga, yang memperoleh predikat memuaskan dalam laporan hasil evaluasi kinerja.
"Saya kira, bukan hanya itu. Itu hanya sebagian kecil yah. Bukan hanya ini. Ini tentu juga bagian daripada penilaian umum tapi tidak jadi bagian utama suatu kalau anda bicara tentang (reshuffle). Tapi ini seluruh kementerian," katanya JK saat menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12).
Penilaian hasil evaluasi kinerja kementerian atau lembaga, serta pemerintah provinsi ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, nilai rata-rata kementerian atau lembaga pun tercatat meningkat dari tahun lalu 2014 yakni 64.70 menjadi 65.82 pada 2015.
Sedangkan, nilai rata-rata pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada 2014 menjadi 60.47 pada 2015. Kendati selisih nilai kenaikan hasil kinerja tahun lalu dan tahun sekarang sangat tipis, JK menilai kondisi ini menunjukan adanya perbaikan.
Sebab, menurutnya kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti anggaran yang semakin besar sehingga menyebabkan tingkat kesulitan yang semakin tinggi.
Sejumlah kementerian atau lembaga yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja memuaskan yakni Kementerian Keuangan dengan nilai 83.59, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai 80.89, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 80.76, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang memperoleh nilai 80.45.
Sedangkan, pemerintah provinsi yang mendapatkan nilai akuntabilitas tertinggi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 80.68, dan Provinsi Jawa Timur dengan nilai 80.04.
Sementara, sejumlah kementerian/lembaga yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja yang kurang atau predikat CC yakni diantaranya Sekjen DPR, Mabes TNI, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Kementerian/ lembaga lain yang mendapat nilai kurang adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan Kejaksaan Agung.
Untuk pemerintah provinsi yang memperoleh nilai buruk atau predikat D, yakni provinsi Kalimantan Utara dengan nilai 25.34.
Ikuti Whatsapp Channel Republika