REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla selalu membicarakan soal kewirausahaan dan pengentasan kemiskinan di forum organisasi masyarakat (ormas). Menurut Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI), hal tersebut justru melecehkan ormas seolah tidak menjalankannya.

Menurutnya, saat ini hampir semua ormas menjalankan usaha, misalnya GP Anshor yang mewajibkan tiap cabang punya badan usaha agar bisa ikut kongres dan juga HMPI yang punya usaha membantu peternakan rakyat dengan pola kerjasama penggemukan sapi hingga memberdayakan lahan tidur menjadi lahan produktif pertanian.

Baca: Polisi Bekuk Perampok Spesialis dalam Angkot

Sekjen MPN HMPI Tri Joko Susilo mengatakan tugas pemerintah adalah memberikan regulasi dalam upaya menyejahterakan rakyat. Menurut dia, rakyat susah karena sistem ekonomi yang neolib dan pemimpinnya, baik DPR maupun eksekutif, lebih sibuk berebut jatah proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Janganlah sok-sok mengajari masyarakat supaya bekerja lebih rajin dan berwirausaha," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (14/12).

Bangsa ini, kata Tri, miskin karena sistem di antaranya kekayaan alam yang ternyata memakai pengelolaan sistem proasing dan juga tidak di imbangi infrastruktur terutama di luar ibu kota. "Mana ada negara sejahtera kalau kekayaan alamnya diprioritaskan ke asing," ujarnya.

Harusnya, lanjutnya, JK sebagai wapres memberikan regulasi kongkret untuk memikirkan ekonomi kerakyatan bagaimana mensejahteraan petani, nelayan, dan pedagang. Selain itu menurut Tri, kearifan lokal nusantara ini juga patut perhatikan dengan segala dinamikanya.

Baca juga: Golput di Bengkulu Mencapai 40 Persen

Ikuti Whatsapp Channel Republika