REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) menilai kisruh kasus 'Papa Minta Saham' merupakan bentuk pengalihan isu dari upaya PT Freeport untuk menyukseskan perpanjangan kontrak karya di Papua.
Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu menilai skandal ini telah berhasil mengadu domba elit-elit politik dan menciptakan kegaduhan.
"Saya tidak ada tendensi apa-apa ngomong begini. Kok ya bodoh banget kita ini bisa diadu domba Freeport. Ini (MKD) jelas-jelas pengalihan opini, pengalihan isu, kita melihat ada permasalahan sedemikian besar dibalik itu," jelasnya.
(Baca: Luhut Tegaskan Pemerintah tak Setuju Perpanjangan Kontrak Freeport)
Ia juga mempertanyakan motif laporan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Menurutnya langkah pelaporan yang dilakukan oleh Menteri ESDM keliru. Tom pun curiga ada hal besar dibalik pelaporan Sudirman Said tersebut, sehingga adanya dugaan pengalihan isu semakin kuat.
"Saya melihat pengalihan isu. Masa seorang menteri yang melapor ke MKD. Menteri seharusnya cukup mengadu ke Presiden, sebagai atasannya, bukan ujug-ujug ke MKD. Ini hanya cari keuntungan yang tidak jelas. Ingat, semua negara tonton ini semua. Sama saja kita ini memalukan diri-sendiri," katanya.
Ia menambahkan, penjajahan negara-negara maju di era modern bukan berwujud perang. Namun penekanannya sama, menguasai wilayah jajahan. Mereka, negara-negara maju, menggunakan cara-cara muktakhir dengan menguasai berbagai bidang.
"Bisa dari sisi politik, hukum, ekonomi. Nah, sekarang ini kita dijajah kesemuanya itu. Negara kita belum siap menghadapi serangan-serangan penjajahan itu," tegasnya.
(Baca juga: Ini Isi Surat Menteri ESDM ke Jim Bob Moffet)
Ikuti Whatsapp Channel Republika