REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Lebih dari 2.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalami masalah dengan bobot tubuh atau kegemukan.
Menurut catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Depok, jumlah PNS yang memiliki bobot tubuh yang tidak ideal itu didapat dari pendataan indeks massa tubuh PNS tahun 2014 yakni 33 persen PNS mengalami obesitas kelas satu dan delapan persen obesitas kelas dua.
"Kriteria PNS obesitas kelas satu dan dua dites kebugaran hasilnya kurang dan sangat kurang sekali. Bahkan, angkanya sampai 95 persen yang kebugarannya kurang," ujar Kepala Dinkes Pemkot Depok Noezamanti Lies di Balai kota Depok, Jumat (11/12).
Diungkapkan Lies, angka itu didapat setelah pihaknya melakukan indeks massa tubuh 2.332 PNS dari 7.752 PNS se-Kota Depok. Total ada 960 PNS yang kegendutan dari hasil yang diuji. "Tetapi, bila ditotal keseluruhan lebih dari 2.000 PNS Depok, kelebihan berat badan," ungkapnya.
Pihaknya, lanjut dia, telah mengajukan ke Wali Kota Depok agar kebugaran menjadi parameter untuk pertimbangan kenaikan jabatan.
"Jadi, ke depan akan membuat kartu keterangan bugar. Kartu tersebut bakal berfungsi untuk penilaian kebugaran kalau pejabat ingin naik pangkat. Sudah diajukan dan sedang dipertimbangkan," terang Lies.
Menurut Lies, untuk mencegah agar PNS tidak banyak yang gendut Dinkes Pemkot Depok sudah mempunyai program khusus dan terus memonitoring kebugaran mereka. Setiap Jumat setiap PNS Depok diwajibkan berolahraga, sesuai dengan tingkat kebugaran.
Dinkes Pemkot Depok juga melakukan program peningkatan dan pengembangan kesehatan tatalaksana kebugaran yang mengacu pada Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. "Kami mendorong PNS meningkatkan aktifitas fisik dan rutin melakukan pemantauan berat badan," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
