REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri meminta agar kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015, segera menyusun perencanaan ketenagakerjaan yang matang untuk daerahnya masing-masing, usai dilantik kelak.
Menurutnya, perencanaan ini sangat penting bagi daerah dalam mengahadapi perkembangan tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang tersedia, seperti mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini.
Hanif menjelaskan perencanaan ketenagakerjaan diperlukan, diantaranya untuk mengidentifikasi potensi strategis sektoral daerah sehingga program peningkatan kompetensi angkatan kerja yang dirumuskan pemerintah bisa lebih tepat manfaat.
Ia mengatakan, daerah harus tahu sektor-sektor strategis yang akan menjadi zona pertarungan pekerja lintas negara. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan masing-masing sektor dan kompetensi macam apa yang dibutuhkan pekerja agar mampu menjadi pemenang di sektor-sektor tersebut. Semua harus disiapkan segera.
"Sudah tidak ada waktu untuk bersantai lagi," katanya.
Jika daerah-daerah memiliki perencanaan ketenagakerjaan baik, maka akan menjadi panduan pemerintah terutama bagi pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis. Meskipun menjadi bagian dari zona pesar bebas, pemerintah tetap berkewajiban melindungi dan memfasilitasi warganya
Hanif melanjutkan, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan kebijakan, progam dan kegiatan untuk memastikan angkatan kerja dalam negeri menjadi pemenang di era pasar bebas.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap dengan dibuatnya perencanaan ketenagakerjaan oleh daerah-daerah diharap akan memperkokoh kesiapan nagara ini menghadapi MEA dan tantangan globalisasi lainnya.
Urusan ketenagakerjaan, terutama bagaimana angkatan kerja dapat terserap pada sektor-sektor lapangan kerja menjadi tanggungjawab pemerintah, baik pusat dan daerah.
Hanif melihat tren positif terkait target Presiden Jokowi setiap tahun terserap minimal 2 juta angkatan kerja akan tercapai dengan kerja keras dan cerdas semua kementerian/lembaga, juga pemerintah daerah.
"Dan kuncinya ada pada perencanaan ketenagakerjaan yang matang tadi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
