REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 diminta segera menyusun perencanaan ketenagakerjaan yang matang untuk daerahnya masing-masing. Perencanaan ketenagakerjaan sangat penting bagi daerah dalam mengahadapi perkembangan tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang tersedia, seperti mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini.
Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri usai menggunakan hak pilihya dalam pemungutan suara Pilkada Kota Depok di TPS 46 Sektor Pirus Permata Depok Kelurahan Pondokjaya Kecamatan Cipayung, Depok, Rabu, (9/12).
Hanif menjelaskan perencanaan ketenagakerjaan diperlukan, diantaranya, untuk mengidentifikasi potensi strategis sektoral daerah. Sehingga program peningkatan kompetensi angkatan kerja yang dirumuskan pemerintah akan bisa lebih tepat manfaat.
"Daerah harus tahu sektor-sektor strategis yang akan menjadi zona pertarungan pekerja lintas negara. Berapa tenaga kerja yang dibutuhkan masing-masing sektor dan kompetensi macam apa yang dibutuhkan pekerja kita agar mampu menjadi pemenang di sektor-sektor tersebut. Semua harus disiapkan segera. Sudah tidak ada waktu untuk bersantai lagi," jelas Hanif.
Hanif mengatakan jika daerah-daerah memiliki perencanaan ketenagakerjaan yang baik, akan menjadi panduan pemerintah, terutama bagi pemerintah pusat merumuskan berbagai kebijakan strategis. Meskipun menjadi bagian dari zona pesar bebas, pemerintah tetap berkewajiban melindungi dan memfasilitasi warganya.
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Hanif, terus mengembangkan kebijakan, progam dan kegiatan untuk memastikan angkatan kerja dalam negeri menjadi pemenang di era pasar bebas.
"Revitalisasi, optomalisasi dan reorientasi Balai Latihan Kerja terus dimantapkan. Peningkatan standar kompetensi pada semua sektor dan jabatan terus digenjot. Kita sudah mulai berlari, mohon maaf bagi aparatus yang lambat terpaksa akan kita tinggalkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika