REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta masyarakat tidak terpengaruh, dalam pemilihan umum kepala daerah serentak 2015 yang akan diselenggarakan Rabu (9/12) ini di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut Heryawan yang akrab disapa Aher, masyarakat harus tetap pada pendiriannya masing-masing memilih sesuai hati nurani. Jangan sampai terpengaruh politik uang yang dilakukan tim sukses pasangan.
"Tidak dipungkiri praktek money politic itu pasti ada namun saya ingin masyarakat jangan hiraukan praktik ini," ujar Aher, Selasa malam (8/12).
Menurut Aher, kunci pencegahan money politic sebenarnya ada di masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat bisa menolak pemberian atau atau iming-iming, maka dengan sendirinya pratik politik uang berhenti. Dengan begitu, pencegahaan money politic juga harus disertai kesejahteraan masyarakat.
"Saya yakin jika masyarakat sudah sejahtera dan pendidikan sudah memadai tidak akan ada money politic. Salah satu contohnya di Amerika Serikat, tidak terdengar di sana ada money politic karena masyarakatnya sudah sejahtera," katanya.
Aher mengatakan, pihaknya ingin menghentikan politik uang secara natural, bermartabat, dan berkualitas, dengan cara meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat agar semakin cerdas. Karena, dari kesejahteraan dan kecerdasaan masyarakat itu adalah cara yang efektif menghentikan money politic.
Ketika ditanya tentang netralitas Aher mengatakan, PNS (Pegawai Negri Sipil) mulai dari camat hingga kepala desa tidak boleh ikut mensuksekan salah satu pasangan calon. Apalagi, ikut dalam kampanye atau kegiatan propaganda. Jika ada yang melakukan hal tersebut, sudah jelas akan ada sanksinya.
"Untuk PNS silahkan berpartisipasi dengan hanya gunakan hak pilihnya hanya di TPS (Tempat Pemingutan Suara)," katanya.
Menurut Aher, pilkada serentak di Jawa Barat akan berjalan dengan aman dan baik. Adapun beberapa ganguan atau terjadi kasus sudah ditangani dengan baik. Jika ada kekurangan, maka segera akan diperbaiki. Nanti di akhir jika terjadi masalah, maka sengketa resmi di Mahkamah Konstitusi.
"Kemudian jika ada gangguan keamanan pihak kepolisian sigap menanganinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
