REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sistem pemilihan umum kepala daerah secara serentak untuk pertama kali diterapkan pada tahun 2015. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyebut, sistem baru ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Pilkada kali ini mungkin dari segi efisiensi iya, namun efektifitas dirasa kurang. Artinya, calon tidak boleh melakukan aktivitas sepenuhnya sehingga penyebarluasan informasi ini belum maksimal,” ujar Soekarwo saat memberikan suara di TPS 19, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kota Surabaya, Rabu (9/12) pagi.

Seokarwo berharap lemahnya faktor sosialisasi bisa menjadi catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk perbaikan di masa-masa mendatang.

(baca: Mendagri: Bukan Salah KPU Pilkada Lima Daerah Ditunda)

Menurut Soekarwo, pilkada tidak boleh hanya dianggap sebagai mekanisme politik. Lebih dari itu, menurut dia, masyarakat harus benar-benar merasakan seperti pesta demokrasi.

Walau bagaimanapun, Soekarwo berharap, tingkat partisipasi pemilih di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyelenggarakan pilkada di atas 60 persen. Soekarwo opitmistis penyelenggaraan pilkada di 19 kabupaten/kota tersebut akan berlangsung dengan damai.

“Memang terdapat daerah yang rentan terjadi gesekan, yakni Mojokerto. Namun kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait sehingga fungsi keamanan di Jatim tetap terkendali,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan.

Seokarwo sekeluarga tiba di TPS sekitar pukul 07.15 WIB. Di TPS 19 tempat ia memilih, tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilik suara sebanyak 696 orang.

(baca juga: Lima Lembaga Kawal Hitung Cepat Hasil Pilkada Tangsel)

Ikuti Whatsapp Channel Republika