REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Tangerang menyebutkan dari hasil penelitian terhadap pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan masih marak ditemukan pungutan liar (pungli) dan pembangunan tak merata.

Beno Novit Neang dari Sekolah Anti Korupsi Tangerang, Selasa (8/12), mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan lebih dari lima bulan dengan objek 20 SD dan SMP, 20 jalan kota dan 23 puskesmas, ditemukan beberapa temuan mengenai pelayanan yang tak sesuai dengan harapan.

"Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan dan diharapkan menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah ke depannya," katanya.

Menurut dia, pelayanan dasar merupakan keberhasilan indikasi dari penyelenggaraan pemerintah, jadi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jupry Nugroho, koordinator penelitian bidang pendidikan, mengatakan, ada 98 persen kegiatan pungli pada pembelian buku, seragam, pengambilan raport, uang komputer, uang study tour, uang OSIS, uang ektrakulikuler dan uang gedung sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan jika pendidikan di Tangsel belum gratis.

Lalu, kata dia, sebanyak 60 persen fasilitas perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang di teliti dalam ke adaan buruk. "Begitu juga dengan keadaan toilet sekolah yang kondisinya buruk," ujarnya.

Sementara untuk hasil penelitian bidang Kesehatan, Acho Ardiansyah mengatakan, dari 23 puskesmas yang diteliti dengan msing-masing dua responden, 52 persen perilaku para petugas kesehatan tidak ramah pada pasien dan hampir 80 persen Puskesmas tidak mencantumkan informasi ketersediaan obat. Termasuk hampir 70 persen puskesmas tidak mencantumkan informasi tentang pembiayaan atau tarif berobat pada puskesmas.

Bahkan, 91 persen puskesmas di Tangerang Selatan tidak memiliki sistem pengendalian kebisingan. "Dari hasil terjun ke lapangan, puskesmas keliling tidak dirasakan masyarakat dan merasa tak ada," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika