REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua hari jelang pelaksanaan Pilkada serentak, tiga daerah dilaporkan berpotensi bermasalah. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Kalimantan Tengah.
"Tapi kita sudah antisipasi, mudah-mudahan bisa terselesaikan," kata Luhut pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/12). (Baca: ICW Sebut Calon Petahana Berpeluang Lakukan Praktik Curang)
Masalah yang ditemukan jelang Pilkada Humbang Hasundutan yakni surat suara yang sudah tercetak dikhawatirkan akan membingungkan pemilih. Sebab ada dua pasangan calon dari parpol yang sama, yakni Partai Golkar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 40 ayat (4) UU Pilkada, disitu diatur bahwa Parpol dan gubungan Parpol hanya bisa mengajukan satu pasangan calon.
Adapun di Kabupaten Simalungun, KPU memutuskan untuk mencoret satu pasangan, JR-Amran Saragih, dari dafttar peserta Pilkada. Pasangan petahana itu dicoret dari kepesertaan Pilkada setelah calon wakil bupatinya dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Sementara Pilkada di Kalimantan Tengah masih ada satu calon yang bersengketa di PTUN.
Luhut menyebut, pada pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember nanti, Presiden rencananya akan memantau langsung ke daerah-daerah. Namun, dia tak menyebut daerah mana yang akan ditinjau langsung oleh Presiden.
Adapun Luhut berencana memantau jalannya Pilkada di daerah yang 'panas.' "Saya sendiri mungkin nanti akan lihat ke beberapa tempat yang agak panas," ucap mantan kepala staf kepresidenan tersebut.
Luhut mendefinisikan 'daerah panas' sebagai daerah yang terdapat persaingan sangat kuat antarpasangan calon.
Rencananya, pada Selasa (8/12) esok Presiden Jokowi akan menerima KPU untuk mendapat laporan final jelang Pilkada serentak.
Baca juga:
Setya Novanto Sebut Opini 'Praduga Bersalah' Mengorbankan Nama Baiknya
Setya Novanto Minta Rekaman tak Dijadikan Alat Bukti, Ini Alasannya
Ikuti Whatsapp Channel Republika