REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partisipasi politik dalam Pilkada serentak 2015, masih tinggi. Sebuah survei mengungkapkan partisipasi politik mencapai 86,8 persen. Survei dilakukan di enam kota besar yakni Medan, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Manado dan Denpasar.
Hal itu diperoleh dari hasil survei Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di enam daerah yang dijadikan sampel dalam survei yang menggunakan metode telepolling tersebut.
Padahal, kata Peneliti Senior LP3ES Erfan Maryono, hasil itu muncul di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Bahkan lebih tinggi dari target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU sebesar 77,5 persen.
" Jjumlah yang ingin nyoblos masih tinggi, tapi keinginan ini bisa sia-sia jika tidak diiringi oleh kinerja KPU," ujar Erfan dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor LP3ES, Pejaten, Jakarta, Senin (7/12).
Pasalnya, Erfan menuturkan tidak sedikit responden dari jumlah 86,8 persen tersebut, belum terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) yakni 22,7 persen di enam daerah tersebut. Sementara lebih dari setengahnya atau sekitar 58,8 persen responden yang tidak terdaftar dalam DPT, tidak mengetahui identitas kependudukan (KTP) setempat bisa digunakan untuk mencoblos.
"Sayangnya, tingginya kemauan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tidak diimbangi oleh kualitas kerja KPU," ujarnya.
Ia menambahkan belum maksimalnya kinerja penyelenggara dalam Pilkada nampak dari masih adanya pemilih yang tidak mengetahui hari pemungutan suara Pilkada serentak 9 Desember mendatang, yakni 9,2 persen.
Selain itu juga, pengetahuan pemilih terhadap pasangan calon di daerah tidak menggembirakan, yakni 47,8 persen mengenal semua pasangan calon, 27,2 persen mengenal sebagian pasangan calon, dan 25 persen sama sekali tidak mengenal pasangan calon.
"Kondisi ini kalau dibiarkan akan berpengaruh terhadap kualitas Pilkada, makanya KPU bertanggung jawab, khususnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan sosialisasinya yang lebih giat lagi," ujarnya.
Dari hasil survei juga menunjukkan dari sisi penyelenggaraan yang Pilkadanya lebih baik yakni di Kota Banjarmasin dan Kota Manado, dan dua paling rendah yakni Kota Medan dan Surabaya.
Adapun survei LP3ES ini melibatkan 600 responden di enam kota pada periode 1-3 Desember dengan lima pertanyaan seputar Pilkada serentak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
