Guna meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat JKN, Pemprov DIY melakukan validasi ketepatan sasaran PBI jaminan kesehatan (Jamkes). Diantaranya dengan pemetaan penduduk miskin dan tidak mampu yang sudah dan belum terdaftar sebagai PBI. 

“Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 1 tahun 2014 tentang validasi dan sinkronisasi data kepesertaan jamkes kepada Bupati dan Walikota,” tutur Kepala Dinas Kesehatan DIY, Arida Oetami.

Meski saat ini pasien pengguna JKN di rumah sakit cukup tinggi, Arida menilai keterjangkauan masyarakat akan layanan kesehatan pun harus semakin ditingkatkan.

Misalnya di RSUP dr. Sardjito Yogyakarta. Pasien JKN merupakan prosentase terbesar dari pasien yang dilayani di rawat jalan RSUP, yaitu sebesar 70 persen. Mereka terdiri dari 60,2 persen JKN Non PBI dan 15,6 persen JKN PBI. Hal ini juga terjadi bagi pasien rawat jalan inap, yaitu 79 persen. Mereka terdiri dari 58,3 persen JKN Non PBI dan 21,0 persen JKN PBI.

(baca juga: Berbulan-bulan, Akhirnya Polisi Temukan Bukti Pembunuhan Mahasiswa UI)

Ikuti Whatsapp Channel Republika