REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengatakan hanya dua daerah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah aman dalam pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. Wilayah itu adalah Bali dan Bangka-Belitung.
‘’Di daerah lainnya, yakni di 32 provinsi kategorinya rawan dan cukup rawan. Data ini kami dapat dari Bawaslu. Nah, Terus terang kami was-was dengan kondisi itu. Maka kami minta pihak keamanan dan kementerian dalam negeri terus cermati masalah ini. Lakukan langkah antisipasi agar pilkada serentak ini bisa berlangsung dengan damai,’’ kata Muqowam, di Gedung DPD, Jakarta, (4/12).
Dari kajian Komite I DPD, lanjut Muqowam, ada beberapa hal yang berpotensi menurunkan kualitas pilkada serentak. Kendala itu adalah masih adanya kelemahan dari sisi regulasi yang relatif prematur sebagai hasil pertarungan dua kubu kekuatan politik yang pada akhirnya membuat kendala dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. Kasus yang palin mengemuka adalah munculnya calon tunggal di beberapa daerah.
Hal lain yang juga mempirhatinkan ladalah munculnya sikap ketidakantusiasan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pilkada kali ini. Sebuah survei pun telah melaporkan blla sebagian besar rakyat, porsinya 75 persen, tidak mau melaporkan bila terjadi politik uang. Mereka acuh dan menganggap tak peduli lagi.
‘’Ini kan masalah besar. Kendala itu makin membuat ancaman karena masih banyak penyelenggara dan pengawas pemilu yang tidak profesional. Bahkan partai poitik juga memberikan andil dari ancaman munculnya degrasi mutu pilkada karena lebih menyandarkan pada hasil survei ketimbang memilih calon yang akan dipertandingkan dalam pilkada,’’ ujarnya.
Akibatnya, cita-cita bangsa ini agar dapat memilih pemimpin yang berkualitas dalam pilkada serentek ini juga terancam semakin menjauh. Calon pemimpin yang ada nantinya pun dikuatirkan kualitasnya hanya rata-rata belaka.
‘’Figur pemimpin ideal dengan kategori sidik (lurus), tabligh (menyampaikan/komunikatif), amanah (terpercaya)//, dan fatonah (pintar) tak terlalu bisa diharapkan muncul. Rakyat pun semakin jenuh karena ajang pemilihan pemimpin bangsa kebanyakan hanya menampilkan sosok yang tak jujur atau kurang bermutu,’’katanya lagi.
Senada dengan Muqowam, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengakui potensi kerawanan dalam pilkada serentak ini memang ada. Tapi sifatnya ancaman belum bersiap masif. Dan kalau pun ada letupan konflik sfatnya hanya lokal saja.
‘’Terdapat potensi kerawanan keamanan di sejumlah daerah terutama daerah-daerah dengan intensitas persaingan yang sengit, misalnya daerah dengan dua pasangan calon dan daerah dengan calon tunggal. Oleh karena itu DPD meminta pihak penyelenggara bersama dengan aparatpenegak hukumdapat melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penangkalan untu penyelenggaraan pilkada tetap kondusif,’’ kata Farouk. N muhammad subarkah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
