REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pembelian helikopter skuadron VVIP buatan Italia, Augusta Westland 101.
"Pilihan presiden terserah. Dia nggak mau ya nggak apa-apa. Yang dipilih presiden itu. Semua baik kok," ujar Menteri Pertahanan RI Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kemenhan, Jumat (4/11).
Ryamizard juga mengatakan apabila presiden memang lebih memilih helikopter produksi dalam negeri, maka hal tersebut tak bisa diganggu gugat. Menhan hanya mengembalikan hal tersebut ke Presiden.
Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia Budi Santosa mengatakan, pihaknya siap jika memang Presiden memilih helikopter produksi dalam negeri. Lantaran pembelian alat transportasi bagi presiden bukan hanya sekadar soal kecanggihan teknologi dan pengamanan. Budi mengatakan, jenis heli juga harus disesuaikan dengan karakter presiden.
"Ya kan kita tahu, presiden seperti apa. Dia ingin yang sederhana. Jadi presiden maunya yang seperti apa tingggal kita laksanakan," ujar Budi.
Budi mengatakan, PT. DI sebenarnya memang sudah menyiapkan helikopter EC-725 Caugar. Namun, Budi saat ini memang enggan terlibat dalam polemik perkara heli untuk presiden ini. Ia mengembalikan semuanya kepada Presiden untuk memilih.
Budi mengatakan, ia tak ingin membandingkan terkait AW 101 dengan EC-725 Caugar. Ia hanya menggarisbawahi bahwa kebutuhan heli untuk presiden merupakan wewenang presiden untuk memilih.
Sengkarut pembelian helikopter ini akhirnya dibatalkan oleh Presiden pada rapat kabinet terbatas, Kamis (3/12) malam. Presiden mengatakan tak perlu membeli helikopter VVIP karena kondisi ekonomi masih belum stabil.
Presiden secara tersirat akhirnya memutuskan untuk membeli satu heli untuk backup buatan dalam negeri saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
