REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen NTB Muh Saleh mengkritik kinerja PLN yang sejak 2012 lalu kurang maksimal dalam mengatasi masalah kelistrikan yang sering padam di NTB.

Padahal, pada 2012 lalu, PLN sempat diberikan suntikan dana dari pemerintah provinsi sebanyak Rp 6 Miliar untuk mengatasi masalah pemadaman tersebut.

"PLN kurang maksimal kerjanya. Padahal pada 2012, mereka disuntik dana sekitar Rp 6 Miliar dari APBD untuk membantu listrik yang kekurangan daya," ujarnya kepada Republika di Kota Mataram, Kamis (3/12).

Sejak saat itu, ia menuturkan, sampai sekarang belum ada upaya mengatasi kelistrikan di NTB yang sering padam. Sementara, pembangunan PLTU Jeranjang tidak pernah maksimal dalam menyediakan kebutuhan daya listrik.

Menurutnya, kondisi mesin-mesin pembangkit listrik yang ada relatif berusia tua dan seharusnya diganti agar bisa memenuhi kebutuhan listrik. Namun, yang ada mesin-mesin tersebut tidak pernah diganti. "Belum maksimal melayani kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Saleh menambahkan PLN NTB tidak memiliki komitmen untuk membangun agar listrik tidak padam. Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah pusat turun tangan mengatasi hal tersebut.

Selain itu, yang perlu dilakukan adalah PLN menindak konsumen yang menggunakan listrik tidak sesuai dengan daya yang dimiliki. Namun, sejauh ini data PLN tentang konsumen yang berbuat curang terhadap listrik belum ada. "Banyak konsumen menggunakan listrik melebihi dari kuota," katanya.

Menurutnya, belum adanya pengawasan terpadu antara PLN dan aparat kepolisian menyebabkan kinerja yang relatif kurang maksimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika